Prahara Gedung Putih

Berita Internasional Opini

Selasarsumsel.id – Melalui sebuah cuitan di akun Twitter miliknya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengabarkan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika, Rex Tillerson, telah tidak lagi menjabat sebagai pembantu dirinya di dalam kabinet. Sontak saja, pemecatan tersebut mengejutkan banyak aktor internasional. Sebab, semenjak dilantik menjadi presiden beberapa waktu yang lalu, Trump diketahui sudah teramat sering menggonta-ganti para menteri dan pejabat setingkat, dikarenakan alasan perbedaan gaya kepemimpinan dan karakter yang tidak sejalan dengan keinginan Trump. Bahkan terindikasi, para pejabat yang diganti tersebut adalah pejabat yang sering berbeda pendapat hingga mengkritik Trump sendiri di ruang publik.

Setelah Tillerson dipecat, berturut-turut pejabat Kemlu Amerika juga mengundurkan diri, yaitu Kepala Staf Kemlu Amerika, Margaret Peterlin, dan wakilnya, Christine Ciccone. Kedua pejabat senior tersebut akan meninggalkan jabatannya terhitung 31 Maret nanti.

Kemudian, setelah beberapa hari memecat Sang Menteri Luar Negeri, Trump juga dikabarkan telah memecat orang dekat Tillerson di kementrian luar negeri, Steve Goldstein. Goldstein sebagai Wakil Menteri Luar Negeri bidang Diplomasi Publik, merupakan orang penting nomor empat di departemen Luar Negeri. Sebagai gantinya, Trump telah menunjuk juru bicara Deplu AS Heather Nauert untuk sementara menggantikan posisi Goldstein. Aneka pemecatan tersebut terjadi di tengah pemerintah Trump yang tengah menggarap diplomasi yang amat strategis tentang masalah keamanan global dengan Korea Utara.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono, menyesalkan keputusan Trump yang mengganti Menlu AS di tengah pembicaraan yang intens tentang masalah Korut. Sebagai sesama Menlu, Taro merasa bahwa kepribadan Tillerson cukup baik dan ucapannya bisa dipercaya. Hal ini, menurut Taro, merupakan modal utama untuk membangun komitmen dan hubungan yang strategis antar kedua Negara.

Tillerson Vs Trump

Pasca dilantik sebagai Menlu, Tillerson (yang sebelumnya menjabat sebagai bos dari Perusahaan Multinasional, ExxonMobil) memang acap kali berseberangan pendapat dengan Trump, terutama pada isu-isu yang sangat sensitif. Missal soal insiden kekerasan yang terjadi di Charlottesville, Virginia. Dalam insiden itu, Trump mendapatkan banyak hujatan sebab responnya terhadap kekerasan berlatar belakang rasisme tersebut. Menanggapi antara kelompok pendukung dan penentang supremasi kulit putih itu, Trump menyebut “kedua belah pihak” sama-sama bertanggung jawab. Bentrokan itu memakan satu korban jiwa dari pihak penentang yang ditabraki  menggunakan mobil oleh seorang anggota pro-supremasi kulit putih.

Trump semula menyalahkan kekerasan itu pada “banyak pihak”, bahwa secara spesifik menunjuk kelompok supremasi kulit putih itu, Ku Klux Klan yang bersalah. Namun kemudian keesokan harinya, dia menyebut yang salah adalah “kedua pihak” dan memicu kontroversi lebih jauh. Sementara dalam wawancara dengan Fox News yang dikutip CNN, Minggu (27/8), Tilleron mengatakan bahwa Amerika berkomitmen pada kebebasan dan “perlakuan setara terhadap orang di seluruh dunia”, dan mengomentari pendapat bosnya itu dengan istilah “bukan mewakili jabatannya sebagai Presiden Amerika, Presiden berbicara atas dirinya sendiri”, ujar Tillerson.

Di samping masalah di atas, Trump dan Tillerson juga kerap berbeda pendapat tentang masalah perjanjian nuklir Iran, dan juga masalah penanganan Korea Utara. Bagi Tillerson, dia memiliki caranya sendiri dalam menangani kedua isu strategis tersebut. Tillerson menghendaki pendekatan diplomasi sebagai dasar solusi terhadap kedua isu tersebut. Sementara Trump, dalam beberapa kali pidato dan statement-nya, kerap kali memprovokasi masalah Korut dan Iran dengan tensi yang tinggi. Terkhusus Korut, Trump bahkan tak segan mengancam Negara terisolasi itu dengan mengirim armada tempur AS untuk melenyapkan Negara Kecil itu.

Terkait isu perjanjian nuklir Iran, Trump menyebut bahwa perjanjian nuklir Iran, yang berhasil disepakati oleh Barrack Obama pada 2015 lalu sebagai kebijakan yang gagal. Kesepakatan yang telah disetujui bersama antara AS, Inggris, Rusia, Perancis, China, dan Uni Eropa, menghapuskan sejumlah sanksi ekonomi Iran dengan imbalan penghentian pengembangan nuklir.

Sikap Realistis Tillerson dan Sikap Sembrono Trump

Tillerson sebagai seorang professional yang telah malang-melintang di dalam dunia perpolitik internasional, adalah jenis Menlu yang menjadikan data, fakta, serta dinamika terkini suatu kawasan, sebagai dasar dalam mengambil dan merumuskan suatu kebijakan strategis bagi Amerika Serikat.

Setelah Presiden Trump secara sembrono mempublikasikan kebijakannya yang mendukung perpindahan kantor kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, Sehingga memancing ketegangan yang sangat signifikan baik di kawasan timur tengah maupun secara global, maka Tillerson justru tampil ke publik dengan mengkonfirmasi bahwa Yerusalem tetaplah sebuah wilayah netral, sebagaimana keputusan Dewan PBB yang lalu.

Sementara Trump, seorang amatir yang kemudian dengan kekuatan finansialnya dan dukungan luas dari berbagai kalangan kelas atas di AS, berhasil terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, dan dengan bangganya, meluncurkan sebuah tagline kontroversial, “American First”, yang maknanya adalah, akan menjadikan kebutuhan atau kepentingan dalam negeri Amerika Serikat (apakah itu menguntungkan Amerika, atau justru merugikan) sebagai dasar pertimbangan politik luar negeri pada masanya. American First juga bermakna bahwa Pemerintahan Trump akan mengkaji ulang strategi ekonomi Amerika yang sangat liberal, dengan salah satu langkah konkretnya adalah mempersulit masuknya barang-barang dari luar negeri dan mengupayakan produk dalam negeri sebagai pilihan utama, sehingga produk Amerika kembali Berjaya seperti sedia kala. Selain itu, Trump juga dengan keras mengatakan akan  meninjau ulang semua kerja sama internasional  yang telah disepakati sebelum masa pemerintahannya, jika kerja sama tersebut sama sekali tidak memiliki dampak yang signifikan bagi kepentingan Amerika. Di samping, Trump juga berencana akan mengurangi pengaruhnya secara signifikan di berbagai kawasan di dunia, hingga yang paling mengejutkan, Trump berencana akan mengkaji ulang Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, yang selama ini merupakan mitra sekutu Amerika yang paling strategis.

Tillerson berorientasi untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan sekutu-sekutu Amerika selama ini, seperti Qatar, Turki, Arab Saudi, Negara-negara di Uni Eropa yang tergabung di dalam Pakta Pertahanan NATO, sementara Trump dalam beberapa kali kesempatan, justru kerap kali memberikan sinyal atau statemen yang kontraproduktif dengan upaya yang ingin dicapai oleh Menlunya sendiri.

Dalam kasus Iran missal, tentu ada alasan logis dibalik perjanjian nuklir yang disepakati di era Obama tersebut. Diantaranya, dengan memberikan keleluasaan ekonomi kepada Iran, maka Amerika akan mendapatkan keuntungan dengan berjalannya scenario kontra arab spring yang terjadi di Timur Tengah. Sebab, di tahun 2011 lalu, terjadi sebuah fenomena politik yang sangat mengejutkan banyak pihak, yakni kebangkitan islam politik yang mampu menjungkalkan kekuasaan tiran di beberapa Negara seperti Mesir, Tunisia, Yaman, Suriah, Aljazair, Libya dan lainnya. Bahkan islam politik mampu memenangi kontestasi politik melalui jalur damai (pemilu dan demokrasi) sehingga mengubah lanskap politik di Timur Tengah, yang selama ini hampir semua rezim terdahulu, adalah kaki tangan AS di negeri para nabi tersebut. Maka dengan diberinya kelonggaran ekonomi, Iran sebagai kekuatan islam politik dari Sekte Syiah, mampu menjadi actor kunci yang meredam kebangkitan islam politik dari Suni yang terjadi di Timur Tengah tersebut.

Konsep itu tentu sangat dipahami oleh Tillerson. Maka wajar jika Tillerson mengambil posisi diametral dengan Trump, ketika Trump hendak mengkaji ulang perjanjian dan hubungan Amerika dengan Iran tersebut. Namun Trump tetaplah Trump. Sebuah ironi di tengah kemegahan sejarah dan kedigdayaan Paman Sam yang telah terjalin beratus-ratus tahun  yang lalu. Terlebih, mengotak-atik komposisi kabinet adalah haknya sebagai presiden, sebab Amerika adalah Negara yang mengadopsi konsep Presidensial murni. Menarik untuk terus dikaji dan disimak tentang dinamika politik yang terjadi di Gedung Putih hari ini. []

Oleh : Alip Dian Pratama, SH., MH. (Pengamat Politik Internasional)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *