Pasca Debat Capres Pertama, Politisi PBB Ahmad Yani : Seharusnya Petahanan Mengakui Banyak Kelemahan dan Inkonsistensi di Bidang Penegakan Hukum

Berita Nasional Politik

Jakarta, selasarsumsel.id – Debat capres pertama telah berlangsung dengan cukup baik, meskipun masih banyak menyisahkan catatan dan evaluasi dari berbagai pihak, khususnya mengenai format tekhnis penyelenggaraan debat yang dinilai belumlah akomodatif dan masih berlangsung kaku. Begitupun dengan penyampaian visi, misi, program yang dinilai juga masih setengah hati serta tidak tuntas akibat kurangnya keleluasaan yang diberikan kepada capres dan cawapres, khususnya dari batasan waktu.

“Bayangkan saja bagaimana dengan waktu kurang lebih 2 (dua) menit harus mendeskripsikan sebuah narasi besar yang tertuang dalam visi, misi, program yang besar tentang Indonesia ke depan. Hal tersebut tentu sangat tidak maksimal. Catatan kritis untuk KPU, tentu agar dapat mengubah format penyelenggaraan debat, biarkan antar paslon adu argumentasi dalam narasi besar kebangsaan yang ada dalam visi dan misi, jangan terlalu dibatasi dengan waktu yang sangat singkat” Kata yani kepada redaksi selasarsumsel.id ketika dihubungi pada jumat (18/01/2019).

Kemudian, ia pula menuturkan materi debat yang sejatinya tidak secara terbuka (vulgar) mencermati pencapaian yang telah dilakukan petahanan, dan mengeksplorasi secara lebih jauh gagasan/iden capres non-petahanan tentang paradigma sektor penegakan hukum, dalam bidang korupsi, HAM, terorisme dan lain sebagainya.

“Dari aspek materi debat saya rasa capres petahanan belum secara gentle mengakui apa saja program yang telah dijanjikan, yang belum tuntas dan terselesaikan, dapat dilihat cukup banyak kelemahan yang terjadi di sektor penegakan hukum yang diakibatkan justru oleh inkonsistensi rezim pemerintah, khususnya dalam sektor rekrutiment posisi strategis aparatur penegakan hukum, di mana tentu dapat dilihat bagaimana janji/komitmen capres petahanan pada momentum pilpres peridoe lalu, untuk menempatkan posisi strategis lembaga aparatur penegak hukum kepada profesional, namun realitas justru berbanding terbalik hari ini” ungkapnya.

“Kemudian pula capres non-petahanan yang secara lugas belum dapat menyampaikan gagasan dan narasi besar tentang penegakan hukum, HAM, Korupsi serta Terorisme, dimana tentu lagi-lagi saya rasa limitasi waktu yang sangat singkat diberikan kepada masing – masing capres” sambungnya.

Selanjutnya, ia juga memberi masukan terhadap pokok persoalan debat yang pada beberapa moment melebar, sehingga tidak fokus dan terarah. Begitupun dengan para capres – cawapres, yang seharusnya saling menguji secara terbuka, fair, diberikan waktu yang lebih cukup, agar perdebatan yang terjadi tidak kaku, dan dapat mengeskplorasi pada hal – hal yang lebih substantif dan essensial.

“Point yang takkala penting juga menurut saya terkait dengan pokok persoalan debat yang dalam beberapa segmen keluar dari topik debat sehingga melebar, tidak fokus dan tidak tearah. Hal lain juga terkait keleluasaan dari capres untuk saling menguji dan mengeskplorasi lebih dalam pada point – point krusial dan essensial yang menjadi perdebatan, agar muncul ke permukaan ide dan gagasan genuine yang substantif terkait dengan topik penegakan hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme. Jadi jangan hanya sekedar formalitas atau pada tataran normatif belaka” pungkasnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *