Membuka Keran Amandemen Konstitusi

Anak Muda Opini

Selasarsumsel.id – Menutup pergantian akhir tahun, tidak banyak persoalan konstitusi dan praktik ketatanegaraan yang terjadi dan dibahas secara mendalam, hanya saja obrolan tersebut tetap bersuara di kalangan penggiat amandemen konstitusi, yang masih tetap ikhtiar dan semangat dalam memperjuangkan amandemen (perubahan).

Begitupun tulisan singkat ini yang dibuat sebagai notulensi sekaligus hipotesa dari obrolan di warung kopi dengan teman sejawat para penggiat hukum dan konstitusi, yang secara garis besar membicarakan ikhwal perubahan kelima UUD 1945.

Meskipun secara empirik, untuk periodesasi saat ini cukup sulit untuk merealisasikan hal tersebut mengingat masa jabatan para anggota MPR di senayan telah memasuki tahun terakhir, akan tetapi sah – sah saja sebagai bentuk gagasan dan pemikiran yang konstruktif melalui tulisan ringan ini, perdebatan dan pembicaraan mengenai amandemen konstitusi kembali disuarakan.

Hiruk pikuk dan gemuruh amandemen kelima UUD 1945 dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya memang telah cukup kencang disuarakan oleh berbagai aliansi yang mengatasnamakan gerakan nasional dan gerakan kebangsaan amandemen UUD 1945.

Tentu bagaimanapun pro dan kontra yang ada, ikhwal perubahan (amandemen) konstitusi tidak dapat dianggap sebagai hal ‘sepele’ dan ‘remen temeh’, sebab posisi konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi (hukum dasar) dan landasan konstitusional, struktural dan operasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah strategis dan vital.

Syahwat perubahan konstitusi harus diawali dengan niat yang memang benar-benar jernih serta objektif. Sebab, jikalau tidak amandemen kelima konstitusi justru akan membawa praktik ketatanegaraan menjadi dekonstruktif dan kontradiktif.

Selain itu, yang juga harus diantisipasi jangan sampai nanti perubahan amandemen kelima ini dijadikan ajang untuk melegalkan syahwat konstitusional yang subjektif serta membawa kepentingan pihak- pihak lain tertentu (asing), yang tentunya sangat tidak baik bagi praktik ketatanegaraan ke depannya.

Dianalogikan dengan keran air yang terbuka lantas dialiri air, maka air yang mengalir haruslah dijaga agar ‘tidak berlebihan’ serta ‘tidak juga kekurangan’. Begitupun dengan amandemen kelima konstitusi yang harus berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik dalam praktik ketatanegaraan. Point penting di sini ialah bagaimana menjamin amandemen tersebut menjadi proporsional (tepat guna) dan sesuai dengan konteks kekinian (tepat sasaran).

Amandemen yang akan digulirkan tidak boleh keluar dari jalur yang nantinya disepakati terlebih dahulu sebelum pembahasan amandemen dilaksanakan. Idealnya stakeholder terkait membentuk ‘Tim Bersama’ atau ‘Panitia Persiapan Pelaksanaan Amandemen Konstitusi Kelima’ yang terdiri dari pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, tokoh (masyarakat), praktisi (ahli), akademisi (pakar) ketatanegaraan, yang mana nantinya akan merumuskan dan menyepakati point (pokok) pembahasan di dalam amandemen kelima UUD 1945. Urgensi tim atau panitia persiapan ini ialah untuk mendorong dan meletakan fondasi (dasar) amandemen konstitusi sesuai dengan jalurnya.

Selanjutnya point (pokok) yang telah disepakati tersebut dapat menjadi ide (usul) yang diajukan oleh paling sedikit 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam agenda sidang MPR. Klausul ini pararel dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUD 1945.

 

REKOMENDASI BADAN PENGKAJIAN MPR RI

Setidaknya dapat dilihat bahwa berdasarkan rekomendasi badan pengkajian MPR RI, yang terdiri dari berbagai fraksi di DPR dan berbagai kelompok di DPD, terdapat 15 point yang menjadi topik utama menuju amandemen kelima  UUD  1945, hal  tersebut antara lain;  (1) penegasan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara; (2) penguatan sistem demokrasi Pancasila; (3) penataan sistem hukum berdasarkan Pancasila; (4) penguatan kelembagaan MPR; (5) laporan kinerja lembaga-lembaga negara pada Sidang Tahunan MPR.

Selanjutnya ke – (6) menegaskan materi dan status hukum ketetapan MPRS/MPR; (7) penguatan sistem presidensial. Kemudian, (8) reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN; (9) penataan sistem perekonomian nasional; (10) penguatan kewenangan DPD; (11) mengkaji  TAP  MPR  No  I/MPR/2003, terutama  tentang  Pencabutan Ketetapan MPR RI No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara; (12) penetapan UU tersendiri tentang MPR, DPR, dan DPD; (13) penataan kewenangan KY; (14) penataan kewenangan MA; dan (15) penataan kewenangan MK.

 

SKALA PRIORITAS

Dari 15 topik tersebut setidaknya dapat dicermati terdapat 2 (dua) point besar yang akan dibahas dan menjadi skala prioritas dalam amandemen konstitusi; pertama terkait dengan penguatan dan penataan kewenangan lembaga negara, baik kekuasaan legislatif (MPR dan DPD), maupun kekuasaan kehakiman (yudikatif) dan kedua terkait dengan haluan negara dengan model GBHN.

Pada prinsipnya haruslah disadari bahwa amandemen kelima konstitusi merupakan suatu keniscayaan, yang memang tinggal menunggu waktu (moment) yang tepat. Tidak ada salahnya ketika keran amandemen kelima (perubahan) dibuka dan lantas disepakati. Sebab, perkembangan zaman dalam konteks kekinian haruslah diikuti dengan sebuah produk konstitusi yang up to date, yang tidak boleh tertinggal oleh perkembangan dan kehidupan masyarakat (backward looking).

Aroma dan tendensi emosional dalam amandemen terakhir UUD 1945 masih sangat kuat terasa, yang mana pada saat itu pasca jatuhnya rezim orde baru, semangat reformasi dan pembaharuan di segala bidang dilakukan dengan cukup ‘massive’ dan ‘bombastis’, khususnya dalam praktik ketatanegaraan melalui amandemen konstitusi.

Di Indonesia sendiri apabila diruntut secara historis ke bekalang, telah beberapa kali mengalami beberapa perubahan (amandemen) UUD yakni, UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950, UUD 1945 Amandemen I tahun 1999, UUD 1945 Amandemen II tahun 2000, UUD 1945 Amandemen III tahun 2001, dan UUD 1945 Amandemen IV tahun 2002.

Pada akhirnya, para pihak tentu tidak perlu lagi ‘alergi’ ketika wacana amandemen kelima konstitusi menguat dan ‘menyeruak’, hanya saja memang perlu ditekankan bagaimana nantinya menjamin perubahan konstitusi tersebut secara substansial dan prosedural ‘tepat guna’ dan ‘tepat sasaran’ guna perbaikan kehidupan sosial masyarakat dan praktik ketatanegaraan ke depan.

***

oleh : Rio Chandra Kesuma, S.H., M.H., C. L. A

( Penggiat Hukum, Tenaga Ahli DPR RI, Ketua IMMH UI )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *