Gagal Paham Menyikapi Wacana Penjabat Gubernur Dari Kalangan Perwira Aktif Polri

Opini Politik

Jakarta, selasarsumsel.id – Lagi lagi publik kembali disodorkan dengan serangkaian testimoni penyelenggaraan negara yang dapat dikatakan kurang profesional, serampangan, tidak mengindahkan berbagai regulasi (ketentuan) yang relevan dan memiliki ekses negatif bagi perkembangan demokrasi dalam kehidupan ketatanegaraaan.

Hal tersebut ialah terkait dengan wacana yang dikeluarkan oleh seorang Mendagri, dalam menyikapi pengisian kekosongan jabatan gubernur di beberapa daerah (wilayah) pada perhelatan pilkada serentak mendatang, dan lantas jabatan tersebut diwacanakan akan diisi oleh beberapa periwra aktif polri, yakni Irjen. Iriawan untuk Jawa Barat dan Irjen. Martuani untuk Sumatera Utara.

ISU KRUSIAL

Menyikapi wacana tersebut, banyak dipersepsikan oleh sebagian kalangan sebagai muara awal menuju dwi fungsi polri, hal mana yang merupakan catatan hitam dalam perjalanan bangsa dan telah berlangsung pada beberapa dekada yang lalu, dan ada pula yang mengasumsikan bahwa tarik – menarik polri ke dalam fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang akan menduduki jabatan politis (administratif) tersebut, merupakan sebuah langkah awal dalam konteks politik kelembagaan, yang akan mengembalikan (kembali) polri di bawah institusi Kemendagri.

Dari berbagai perdebatan akademis yang berlangsung tersebut, sesungguhnya memang banyak hal yang dapat menjadi teka – teki mengenai motif dan tujuan di balik pelemparan wacana tersebut ke hadapan publik. Meskipun lebih banyak lagi persepsi di benak publik, namun melalui opini singkat ini hanya akan coba dilihat terkait dengan serangkain ketentuan ataupun regulasi yang mengatur mengenai pengisian jabatan penjabat gubernur yang diwacanakan akan diisi dari kalangan kepolisian.

ASPEK REGULASI

Sesungguhnya, jikalau dilihat secara tekstual dari berbagai ketentuan secara vertikal maupun peraturan administratif lainnya, memang tidak ditemukan regulasi atau pengaturan yang secara tegas melarang seorang Mendagri berdasarkan jabatan dan kewenangan yang melekat padanya untuk mengusulkan dan/atau selanjutnya menunjuk (secara administratif) seorang penjabat gubernur dari kalangan perwira aktif polri.

Hal ini juga dikuatkan dengan tafsir dan justifikasi dari pihak Kemendagri melalui Permendagri terbaru No. 1 tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara yang baru ditandatangani pada (09/01/2018). Di mana dibandingkan dengan Permendagri (sebelumnya) No. 74 tahun 2016, pada pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 1 tahun 2018 telah ditambahkan klausul ‘pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintahan pusat’, yang artinya jikalau sebelumnya hanya terbatas pada pejabat tinggi madya di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Provinsi, maka melalui Permendagri tersebut dapat juga berasal dari luar institusi Kemendagri pada level pemerintah pusat.

Hal inilah yang oleh pihak Kemendagri dijadikan salah satu dasar (alasan) relevan untuk mengusulkan perwira aktif polri (yang setara untuk itu dalam konteks jabatan administratif) untuk menjadi penjabat gubernur di suatu wilayah (daerah). Namun, senyatanya perlu juga diingat bahwa ketentuan norma pada Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 1 tahun 2018 telah secara nyata mengingkari dan menegasikan ketentuan pada Pasal 201 ayat (10) UU No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada).

Pararel dengan ketentuan tersebut, dapat dilihat juga nomenklatur ‘jabatan pimpinan tinggi madya’ sebagaiamana tertuang baik di dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 1 tahun 2018 maupun di dalam Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada, dimana senyatanya secara limitatif telah ditentukan secara rigid di dalam Penjelasan Pasal 19 UU ASN. Adapun justifikasi lain pada norma Pasal 19 UU ASN ikhwal ‘jabatan lain yang setara’, pada prinsipnya juga tidak dapat serta merta digeneralisir dengan jabatan yang berasal dari kalangan kepolisian. Sebab, secara konstitusional dalam koridor ketatanegaraan polri memiliki tupoksi tersendiri dan berbeda dengan lembaga/institusi/kementerian/non-kementerian lain, sehingga fungsi polri tidak dapat dicampuradukan dengan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, ataupun memegang jabatan politis (administratif) di suatu wilayah.

Secara jelas telah diatur di dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 bahwa Kepolisian memiliki tugas dalam ranah menjaga ketertiban dan keamanan, yang berarti bahwa seorang anggota polri (aktif) tidak dapat ditarik-tarik dalam penyelenggaraan tugas lainnya, kecuali dalam konteks penugasan di lembaga terkait ataupun telah alih status menjadi seorang ASN, atau bahkan telah mengundurkan diri (tidak dinas aktif lagi di Polri).

Artinya, seorang anggota polri (aktif) tidak dapat ditarik – tarik menjadi penjabat gubernur di suatu wilayah. Sebab, jikalau ingin memaksakan seorang anggota polri (aktif) menduduki jabatan di luar institusi Kepolisian, maka seorang anggota polri haruslah terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun (dini) dari dinas kepolisian, hal mana yang sejatinya tertuang dan diatur jelas di dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri dan Pasal 109 ayat (2) UU ASN.

Dapatlah dilihat dari serangkain regulasi yang terkait bahwa wacana menempatkan perwira aktif polri sebagai penjabat gubernur merupakan sebuah langkah yang secara jelas bertentangan dengan UU Pilkada, UU ASN dan UU POLRI itu sendiri. Serta dalam konteks yang lebih besar, wacana tersebut juga telah keluar dari semangat bangunan pondasi ketatanegaraan yang dibangun di dalam konstitusi, yang memberikan polri tupoksi tersendiri (ekslusif) dan tidak dapat dicampur-adukan dengan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah di suatu wilayah.

Lantas, darimana argumentasi (logis) yang legal dan konstitusional yang dapat membenarkan wacana tersebut, ataupun ketika wacana tersebut ‘dipaksakan’ untuk terealisasi ditengah derasnya arus penolakan dari berbagai element masyarakat ? mungkin kali ini pijakan rasional dan argumentasi logis yang legal dan konstitusional telah ‘gagal paham’ dalam melihat alasan dibalik munculnya wacana ini.

Oleh : RIO CHANDRA KESUMA, S.H., M.H., C. L. A.

( Praktisi  Hukum, Tenaga Ahli DPR RI, dan Ketua IMMH UI )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *