GAGAL PAHAM MELIHAT ALASAN MENDAGRI MEWACANAKAN PENJABAT GUBERNUR DARI KALANGAN POLRI

Opini Politik

Selasarsumsel.id – Setelah coba diulang-ulang kembali untuk mencoba merasionalisasi beberapa alasan yang dikemukakan oleh pihak Kemendagri terkait wacana penjabat gubernur dari kalangan polri, dalam berbagai kesempatan di ruang publik, rasanya masih cukup sulit untuk diterima dan tetap terbantahkan dengan nalar publik secara sehat dan rasional. Mungkin, kali ini perlu tinjauan sekelas ahli (expert) untuk dapat memberikan referensi (pandangan) sekaligus pencerahan agar tidak ‘gagal paham’ dalam melihat beberapa alasan yang dikemukakan oleh Mendagri, dalam menyikapi wacana pengisian posisi penjabat gubernur di beberapa wilayah dari kalangan (perwira aktif) polri.

 

ISU KRUSIAL

Dalam menyikapi wacana ini, dapat dilihat beberapa alasan pihak Kemendagri dalam mewacanakan seorang perwira aktif polri untuk mengisi posisi penjabat gubernur di beberapa wilayah (daerah) dalam perhelatan pilkada serentak mendatang. Pertama, dengan alasan keterbatasan atau kurangnya Pejabat Eselon I dalam lingkup Kemendagri. Alasan ini tentu sangat menggelitik, dikarenakan Mendagri justru telah mengeluarkan Permendagri terbaru No. 1 tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara yang baru ditandatangani pada (09/01/2018), yang sejatinya telah membuka ruang (opsi) lain untuk mengusulkan pihak lain di luar Kemendagri, dengan menambahkan klausul ‘pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintahan pusat’.

Dapat dilihat ketentuan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 1 tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara, menyatakan bahwa “Penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintahan pusat/provinsi”. Hal mana yang sejatinya berbeda dan tidak membuka ruang (opsi) pada Permendagri (sebelumnya) No. 74 tahun 2016, yang hanya terbatas pada pimpinan tinggi madya yang berasal dari Kemendagri atau pemerintah provinsi.

Pararel dengan ketentuan tersebut di atas jikalau dirujuk kembali kedalam penjelasan Pasal 19 UU ASN, maka nomenklatur ‘pejabat tinggi madya’ juga tidaklah terbatas hanya dari kalangan Kemendagri, namun juga dapat berasal dari kementerian dan institusi eksekutif lainnya. Setidaknya secara limitatif disebutkan 15 (lima belas) jabatan (posisi) yang dapat dikualifikasi sebagai pejabat tinggi madya.

Melihat teks norma dari beberapa ketentuan tersebut, sudah sangat jelas bahwa alasan keterbatasan ataupun kekurangan pejabat eselon I di lingkungan Kemendagri, untuk dapat menjadi penjabat gubernur pada beberapa wilayah yang akan melaksanakan pilkada serentak nantinya, sangatlah tidak tepat dan mengada – ada. Sebab, peraturan terkait tidak hanya membatasi penjabat gubernur dari kalangan mendagri atau pemerintah provinsi, namun dapat juga berasal dari kementerian dan institusi eksekutif lainnya.

Adapun alasan kedua, yakni dengan mendalilkan bahwa adanya kekhawtiran yang mendalam jika menunjuk Penjabat Gubernur yang berasal dari pemerintah provinsi, atau dalam hal ini sekretaris daerah (sekda) provinsi, maka penjabat gubernur tersebut tidak menjaga netralitas dan berpotensi akan menggerakan PNS (ASN) di wilayah tersebut untuk memilih dan memihak salah satu calon peserta pilkada. Hal tersebut juga dengan disandarkan pada argumentasi bahwa adanya hubungan yang terlalu dekat antara sekretaris daerah (sekda) dengan calon Gubernur (incumbent) di suatu wilayah, andaikata mencalonkan diri kembali menjadi calon gubernur.

Menyikapi alasan tersebut, tentu hal ini dapat dilihat sebagai bentuk persepsi sekaligus preseden yang buruk dengan membangun citra (image) yang negatif bagi kalangan ASN itu sendiri. Mendagri yang seharusnya dalam satu format kelembagaan terkait azas dekonsentrasi dengan pemerintahan provinsi, logika-nya justru harus mengutamakan (melembagakan) serta paling tidak lebih mempercayakan penjabat gubernur tersebut dari kalangan pemerintah provinsi. Mendagri tentu dapat melakukan pengawasan dan evaluasi secara langsung terhadap penjabat gubernur yang berasal dari kalangan pemerintah provinsi atau sekretaris daerah provinsi, andaikata ditunjuk menjadi penjabat gubernur.

Hal yang patut menjadi catatan andaikata penjabat gubernur tersebut berasal dari kalangan pemerintah provinsi, tentu netralitas bagi ASN sudah harus menjadi prasyarat mutlak. Artinya, penjabat gubernur yang berasal dari pemerintah provinsi tersebut harus dapat bersikap netral dan tidak dapat memihak salah satu pasangan calon. Ikhwal sanksi dan pengaturan bagi ASN yang tidak netral dalam pilkada telah diatur secara jelas dan rigid, baik mengenai sanksi maupun pengaturan (adminisratif) lainnya, sebagaimana diatur di dalam UU ASN, UU Pilkada, dan PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Selanjutnya, adapun alasan ketiga yang menjadi dasar dan justifikasi Kemendagri dalam menyikapi wacana ini ialah terkait dengan adanya kebijakan terdahulu (yurisprudensi) yang sudah pernah diberlakukan, yakni pengisian jabatan Gubernur yang diambil diluar instansi Kemendagri dengan menunjuk Irjen. Pol. Carlo Brix Tewu yang menjabat Gubernur Sulawesi Barat tahun 2016 menggantikan Ismail Zainudin, Sekda Provinsi Sulbar yang sebelumnya menjabat pelaksana harian (plh) Gubernur, dan juga Mayjen TNI Soedarmono yang diangkat sebagai Plt Gubernur Aceh tahun 2016.

Melihat alasan yang dikemukakan tersebut, tentunya Kemendagri telah salah kaprah dalam melihat realitas (situasi) yang ada pada waktu penunjukan kedua penjabat gubernur tersebut, yang berasal dari kalangan TNI/POLRI. Patut menjadi catatan bahwa Irjen. Pol. Carlo Brix Tewu pada saat ditunjuk menjadi penjabat gubernur, sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam, kemudian yang perlu juga diingat bahwa Mayjen TNI Soedarmono ketika ditunjuk sebagai penjabat gubernur, sebelumnya juga menjabat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Mendagri, artinya kedua penjabat gubernur tersebut bukan lagi berstatus sebagai TNI/POLRI aktif seperti Irjen. Iriawan atau Irjen. Martuani, dan kedua penjabat gubernur tersebut telah beralih status menjadi PNS (ASN), lalu diangkat menjadi penjabat gubernur untuk menghadapi pilkada serentak tahun 2017 yang lalu.

Adapun alasan terakhir menyikapi wacana penunjukan penjabat gubernur dari kalangan polri, yakni dengan mengaitkan isu stabilitas, kondusivitas serta zona rawan di beberapa wilayah, yang akan menghadapi pilkada serentak tahun 2018 mendatang. Dari total jumlah 171 daerah, dengan rincian 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten yang akan menggelar perhelatan pilkada, Pihak Kemendagri mempersepsikan 2 (dua) wilayah provinsi, yakni Sumatera Utara dan Jawa Barat sebagai zona rawan, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari stakeholder terkait. Hal mana yang sejatinya tidak juga jelas parameter serta batu uji-nya dalam menetapkan zona kerawanan tersebut.

Dan juga menjadi pertanyaan di benak publik, apakah dengan telah ditetapkannya 2 (dua) daerah provinsi tersebut sebagai zona rawan, lantas harus diisi dengan penjabat gubernur yang berasal dari kalangan perwira aktif polri ? dan apakah relevansinya, apakah lantas dengan seorang perwira aktif polri mengisi jabatan gubernur tersebut, maka pelaksanaan pilkada pada daerah (wilayah) yang ditetapkan sebagai zona rawan tersebut, akan dapat berjalan secara aman dan lancar (clean and celar) ?

Hal ini senyatanya juga dapat dilihat sebagai sebuah bentuk kesesatan berpikir (fallacy) dan kekeliruhan yang perlu diluruskan, sebab tidak ada jaminan dan tidak ada hubungan (relevansi) antara penunjukan penjabat gubernur dari kalangan perwira aktif (polri) dengan isu stabilitas, kondusivitas dan zona rawan suatu wilayah dalam menghadapi pilkada, sebab perlu diingat bahwa struktur pengamanan sudah terdapat di setiap wilayah, telah ada Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh seorang perwira tinggi polri (Kapolda) sampai ke tingkat polres dan polsek – begitupun dari kalangan TNI. Artinya, aspek keamanan dan pengamanan sudah menjadi domain dari TNI/POLRI, Mendagri tidak perlu lebih jauh menguras tenaga dengan ikut juga memikirkan urusan yang bukan merupakan domain (urusannya), cukuplah Kemendagri fokus terhadap fungsi penyelenggaraan daerah dan aspek administratif dalam konteks pengisian (jabatan) penjabat gubenur saja, tanpa menarik- narik institusi kepolisian yang sudah jelas tupoksi-nya.

Demikianlah beberapa alasan irrasoinal yang dikemukakan pihak Kemendagri, yang dirangkum dan diulas dari berbagai ruang (perdebatan) publik. Mengakhiri opini singkat ini, diharapkan baik pembaca maupun penulis sendiri tidak lagi ‘gagal paham’ dalam melihat wacana pengisian posisi penjabat gubernur dari kalangan perwira (aktif) polri berikut alasan-alasannya.

Oleh : RIO CHANDRA KESUMA, S.H., M.H., C. L. A.

( Praktisi Hukum, Tenaga Ahli DPR RI, dan Ketua IMMH UI )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *