CDCS Soroti Realisasi Janji Politik Di 100 Hari Pertama HD-MY

Berita Daerah Politik

Palembang, selasarsumsel.id – Lembaga kajian strategis CDCS menyelenggarakan kajian dwi pekanan dengan mengangkat tema “Menagih Janji 100 Hari Pertama Kinerja HD-MY”. Kajian/diskusi yang dilaksanakan di Jalan Joko, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang pada Minggu (20/01/2019), dihadiri oleh beberapa tokoh/pakar yang concern di dalam bidang pengambilan kebijakan publik, diantaranya Ir. H. Eddy Santana Putra, MT (Walikota Palembang periode 2003-2013), Dr. Erizal Sodikin (Dekan Fak. Pertanian UNSRI 2013-2017; Atase Pertanian KBRI Roma 2006-2010), dan Muhammad Hidayat, SE., M.Si (Ketua Fraksi DPRD Palembang).

Direktur Eksekutif CDCS, Alip D. Pratama, MH. menilai kinerja 100 hari HDMY ini bisa dibagi dua poin, yakni program yang belum terlaksana dan program yang telah terlaksana: Pertama, terkait dengan program yang belum terlaksana, seperti [1]Program desa luhur mandiri, [2] Buka wawasan rakyat melalui pembangunan taman baca dan internet, juga [3] Insentif guru ngaji, CDCS menyimpulkan bahwa Gubernur harus melakukan evaluasi secara besar-besaran berkaitan dengan hal ini.

Kemudian kedua, mengenai program yang telah dilaksanakan, seperti [1] Membenahi program sekolah gratis; [2] Membenahi program berobat gratis; [3] 1 Desa/Kecamatan 1 Rumah Tahfidz; [4] Pengentasan kemiskinan; [5] Pembenahan infrastruktur; [6] Hilirisasi pertanian dan perkebunan; dan [7] Membenahi transportasi publik, CDCS menilai ada beberapa hal yang perlu dimaksimalkan dan penanganan yang sigap, seperti belumnya sesuai standar dari amanat konstitusi berkenaan dengan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, yang masing-masing menghendaki tiap tahunnya sejumlah 20% dan 10%, senyatanya, anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sejauh ini masih di bawahnya. Atau mengenai pengelolaan dampak dari dicabutnya Pergub mengenai truk batubara, sebab setelahnya, ada begitu banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya.

“Kami juga mencatat bahwa beberapa program dilaksanakan, namun hanya sekedar launching kegiatan, atau launching program saja. Setelah itu, program dan kegiatan tersebut mandeg”. Ujar Alip.

“Secara keseluruhan, CDCS menilai bahwa performa HDMY dalam menakhodai Provinsi Sumsel cukup memuaskan. Dengan berbagai indikator yang digunakan, CDCS memberikan nilai rapor kepada HDMY berupa 2,89 atau C⁺ (C Plus)”. Pungkas Alip.

Setelah paparan dari Direktur Eksekutif CDCS, diskusi dilanjutkan dengan penyampaian oleh Dr. Erizal Sodikin yang memberikan catatan kritis serta menguraikan perbedaan sistem politik Indonesia dengan negara lain.

“Ada perbedaan yang signifikan antara sistem politik di Indonesia dan di luar (Inggris) misal. Dan ini berdampak juga pada cara pandang pejabat kita di dalam mendudukkan status ‘100 hari pertama’ kinerja mereka.” Ujar mantan Dekan Pertanian UNSRI ini.

“Dalam sistem politik kita, setiap pejabat eksekutif itu dipilih langsung oleh rakyat. jadi mandatnya itu jelas, dari rakyat. mekanisme pemilihan dan berakhirnya juga definitif, melalui pemilu. Maka akibatnya, inisiasi dari kekuatan sipil dalam menagih janji 100 hari itu tidak akan berdampak apapun bagi kursi kekuasaan Gubernur kalaupun Gubernurnya tidak menepati janji pada beberapa program yang dia janjikan. Dia akan aman.” Lanjut Erizal.

“Catatan saya yang paling penting mengenai program HDMY ini, pertama, Gubernur harus berimbang di dalam menyusun program kerja, di samping menggunakan metode kualitatif, penting juga Gubernur dan timnya untuk menggunakan metode kuantitatif. Sehingga setiap program tersebut memiliki indikator keberhasilannya yang terukur. Kedua mengenai sector pendidikan dan kesehatan, jika memang tagline-nya itu sekolah dan berobat gratis, maka substansi program dan realisasinya juga harus benar-benar gratis total. Gratis yang benar-benar gratis, jangan lagi ada tambahan-tambahan lainnya”. Pungkas Erizal.

Setelah penyampaian dari Erizal, diskusi juga menjadi semakin antusias ketika Eddy Santana Putra berbagai pengalaman serta memberikan pandangan dan pemikirannya terkait kinerja positif pemerintahan HDMY.

“HDMY adalah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang kemarin saya dukung betul. Saya menggaransi bahwa komitmen beliau dalam memajukan Sumsel ini benar-benar besar. Deru itu, kalau kita kupas isi kepalanya, maka akan ketahuan kalau semuanya itu tentang bagaimana memakmurkan desa. Sudah cukup kita selama ini berorientasi di kota. Dengan politik mercusuar ini.” ujar Eddy.

Menurut Eddy Santana, memang benar masih ada kekurangan di sana – sini berkaitan dengan kinerja HDMY. Untuk itu, kita yang hadir di sini, harus memastikan diri menjadi bagian dari solusi, dan turut mendukung serta menyukseskan program-programnya.

“Perbedaan antara Deru dan pemimpin sebelum-sebelumnya, Gubernur kita ini sangat berkomitmen membangun desa. Kembali ke sawah. Kembali ke produk-produk pertanian yang memang selama ini kita unggul di bidang tersebut” Lanjut Eddy.

Berkaitan dengan bidang pendidikan, Eddy menceritakan bahwa ketika dia menjadi Walikota Palembang, dia pernah membuat program bagi para guru-guru SMA sebanyak 115 orang untuk disekolahkan, sehingga guru-guru tersebut pada akhirnya, bisa mencetak jawara-jawara olimpiade IPA ataupun IPS ditingkat nasional maupun internasional.

“Karena kebetulan sekarang SMA di bawah payung Pemprov, maka saya menghimbau Gubernur agar guru-guru tersebut dilacak keberadaannya. Sayang sekali kalau mereka itu tidak kita berdayakan”. Tutupnya.

Selaras dengan hal tersebut di atas, Muhammad Hidayat, yang notabenenya adalah anggota legislatif kota Palembang, juga menyoroti secara tajam kinerja HDMY selama 100 hari pertama ini. Baginya, Palembang secara khusus, ataupun Sumsel, harus lebih baik lagi dari sebelumnya. Apa yang selama ini telah kita capai, mesti dipertahankan, bila perlu ditingkatkan.

“Sebagai sarana di dalam mengawal kinerja Pemerintah, maka Lembaga CDCS ini mesti kita dukung untuk terus-menerus menggelar kajian yang seperti ini. Bagaimana Pemerintah nanti bisa berorientasi kepada performa maksimal, jika tidak ada partisipasi dari lembaga-lembaga yang sifatnya diinisiasi oleh publik dan masyarakat sipil.” Ujar Hidayat.

“Sepanjang keterlibatan dan pengalaman saya di Parlemen, DPRD adalah lembaga yang dimandatkan oleh UUD 1945 untuk menampung aspirasi rakyat. jadi sampaikan saja kepada kami jika ada hal-hal yang tidak bersesuaian dengan apa yang telah dijanjikan oleh Pemerintah, insya Allah akan kami sampaikan, lebih jauh tentu akan kami perjuangkan” Pungkas legislator asal Golkar ini.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *