Ahmad Yani : MK Bukan Saja Tidak Konsisten Namun Juga Ambivalen

Berita Nasional

Jakarta, selasarsumsel.id – Praktisi hukum sekaligus anggota komisi III DPR RI periode 2009 – 2014 yang lalu, Ahmad Yani, menyatakan bahwa putusan MK yg terkait isue LGBT dan hubungan di luar nikah dalam permohonan judicial review yang diajukan oleh Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia, sangatlah bertentangan dengan semangat dan jiwa luhur bangsa yang berketuhanan, religius dan agamis. Lebih jauh putusan MK tersebut juga tidak relevan dan inkonsisten.

“Memang pada dasarnya putusan MK itu tidak konsisten, kalau memang didalilkan bahwa permohonan judicial review tersebut tidak dapat diterima, dengan alasan MK tidak dapat memperluas dan membuat norma baru, justru dapat dilihat putusan MK sebelumnya yang sudah sangat banyak putusan MK membuat dan memperluas norma”, terang yani kepada redaksi selasarsumsel.id pada Senin (18/12).

Menyikapi maraknya perdebatan ikhwal putusan MK dalam perkara judicial review terkait beberapa pasal di dalam KUHP, Yani berpandangan publik juga tidak boleh terkecoh, dimana senyatanya dengan ditolaknya permohonan judicial review tersebut, bukan berarti MK melegalkan kumpul kebo (zina), LGBT dan perilaku menyimpang lainnya, hal demikian tetaplah dilarang, hanya saja memang belum terakomodir dalam hukum positif.

Namun, lebih lanjut yani mengatakan bahwa pasca putusan ini memang tidak menutup kemungkinan gerakan LGBT, dsb ini akan menuntut legalisasi dari negara, karena gerakan ini sudah sangat terstruktur dan sistematis, tidak hanya secara lokal (nasional), namun juga secara global (internasional).

“Ya kita memang tidak dapat menyalahkan opini publik yang mengatakan MK telah melegalkan LGBT, dsb itu, karena memang MK ambivalen dan tidak peka terhadap besarnya gerakan serta dampak negatif dari gerakan ini, gerakan dari pihak yang pro terhadap LGBT, dan perilaku menyimpang lainnya, sebab gerakan ini sudah mempunyai eskalasi yang sistematis secara global” tandasnya

Hasil gambar untuk LGBT dan MK
Putusan MK banyak mendapat sorotan ( source : nasional.sindonews.com )

Lebih lanjut, ia sangat menyesalkan sikap MK melalui putusan ini, yang di banyak produk putusan MK lainnya justru dapat memberikan perluasan norma secara ekstensif, bahkan seolah-olah membuat norma baru (positif legislator).

“Pada prinsipnya memang MK tidak dapat bertindak sebagai positif legislator, yang artinya membuat norma baru, akan tetapi MK sudah banyak sekali memproduksi putusan demikian. MK memang bukan hanya tidak konsisten, namun juga ambivalen, yang kadang kala memposisikan diri sebagai positif legislator, dan dalam perkara ini melalui suara mayoritas menasbihkan diri sebagai negatif legislator” terang yani.

Lebih lanjut, sebagai solusi memang tidak lain ia mengatakan rakyat sebagai mandat tertinggi dalam negara hukum yang demokratis, harus mengalihkan pandangan dan perhatian ke legislator, yakni DPR dan Presiden, agar dalam KUHP nanti yang dibahas dan disahkan serta menjadi hukum positif, dapat terakomodir apa yang telah diperjuangkan di MK kemarin.

“Pada akhirnya, mari kita serahkan ke pembuat undang-undang, sebab memang putusan MK sudah final and binding, jadi harapan selanjutnya ialah bagaimana agar di dalam ketentuan KUHP nantinya (ius constitutum) persoalan LGBT, dan perilaku menyimpang lainnya itu dapat dicover oleh hukum pidana (kriminalisasi)” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *