Advokat Jadi Tersangka, KPK Dinilai Tidak Mengindahkan Organisasi Advokat

Berita Nasional

Palembang, selasarsumsel.id – Penanganan kasus korupsi E-KTP memasuki babak baru, pada Rabu (10/01/2018) KPK menyematkan status tersangka terhadap mantan penasehat hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi. Fredrich diduga telah menghalangi atau merintangi proses penyidikan kasus E-KTP terhadap (mantan) kliennya Setya Novanto, hal tersebut dianggap merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan dalam Pasal 21 UU Tipikor.

Pasca penetapan tersangka tersebut, beragam reaksi muncul, salah satunya dari pengamat hukum Rio Chandra Kesuma, S.H., M.H., yang menilai bahwa sesungguhnya ada yang kurang ‘pas’ dari penetapan tersangka terhadap Fredrich Yunadi. Ia mengatakan, bahwa sejatinya KPK haruslah terlebih dahulu mengedepankan koordinasi atau paling tidak membuka ruang komunikasi dengan organisasi profesi advokat, hal tersebut penting mengingat agar tidak menimbulkan misspersepsi terhadap hak imunitas yang dimiliki oleh penyandang profesi advokat, yang juga secara tegas dilindungi dalam UU Advokat.

“Jika dilihat memang ada yang kurang ‘pas’ pasca penetapan tersangka terhadap sdr. fredrich ini. Sebab, perlu dilihat kembali kedudukan tersangka, yang berstatus sebagai advokat dalam menjalankan tugas dan profesi-nya, sehingga memiliki hak imunitas yang dijamin dalam UU Advokat dan bernanung di dalam organisasi advokat (PERADI). Sehingga, seharusnya paling tidak ada ruang komunikasi antara KPK dengan PERADI, terlepas dari proses hukum (tindak pidana yang disangkakan) maupun proses etik (melalui dewan kehormatan PERADI) yang akan berjalan” tegas bang Chandra kepada redaksi selasar sumsel.

Kemudian ia juga menambahkan, terkhusus PERADI yang akan mengadili proses etik terhadap sdr. Fredrich, harus juga dapat menjaga integritas dan independesinya  (netralitas)  dalam  melihat apakah  memang  telah  terjadi pelanggaran kode etik oleh penyandang profesi tersebut, yang telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Ya memang idealnya dalam  konteks saling menghormati antar sesama penegak hukum, mestinya proses etik terhadap sdr. Fredrich harulah berjalan terlebih dahulu, kecuali dalam hal tertangkap tangan misalnya, meskipun juga tidak menutup kemungkinan berjalan secara sinergis (bersamaan), namun hal yang lebih penting juga ialah dalam konteks sidang dewan kehormatan organisasi advokat, diharapkan agar organisasi profesi advokat dapat menjaga independesi-nya dalam melihat dugaan pelanggaran kode etik advokat,  yang  diduga  dilakukan  oleh  sdr.  Fredrich”  tandasnya  seraya menutup percakapan singkat dengan redaksi selasar sumsel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *